Archive for August 22, 2007

Pendidikan di China

Posted: August 22, 2007 by Eva in Pendidikan

GURU BERKUALITAS NEGERI PANDA

Sistem pendidikan China lebih terbuka. Guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Guru dapat tambahan tunjangan kesejahteraan 10 persen dari gaji pokok.

Ungkapan “carilah ilmu hingga ke negeri China” memiliki makna tersendiri bagi Drs Zaenal Mutaqin, MSi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini benar-benar terbang ke Beijing, China, 9-21 Juli lalu.

Keberangkatan Zaenal ke “negeri Tirai Bambu” itu juga dalam rangka menimba ilmu pendidikan. Ia bersama rombongan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan beberapa pejabat dari dinas pendidikan kabupaten/kota, mengikuti workshop peningkatan kompetensi guru,

“Rasanya seperti mimpi berangkat ke Beijing,” katanya. Sesama kepala dinas pendidikan yang dikirim ke Beijing adalah kepala dinas pendidikan Lombok Barat, Gorontalo, Tanah Datar, dan Merauke. Workshop pendidikan itu juga diikuti negara lain, yakni Kamboja, Laos, Mongolia, Papua Nugini, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

China yang punya luas daratan 9,6 juta km2 ini memang pendidikannya lebih maju dibandingkan Indonesia. “Mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan. Saya kira kita harus punya komitmen dan bisa konsisten agar bisa memajukan pendidikan di Indonesia,” ujar Zaenal Mutaqin.

UU Sisdiknas-nya China mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung 6 tahun. Mata pelajaran utamanya, antara lain, bahasa dan kesusastraan China, matematika, ilmu pasti, bahasa asing, pendidikan moral, musik, olahraga dan jasmani.

Jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%. Sedangkan jumlah SMP dan SMA kurang lebih 60.000 dan 30.000, plus 3.000 perguruan tinggi.

Satu hal yang menarik bagi Zaenal berkaitan dengan tenaga pendidik adalah relasi guru dan murid yang berjalan demokratis. “Ciri khas pendidikan di Beijing adalah adanya klasifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak qualified. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif. Dua hal yang masih tabu di negara kita,” ujar Zaenal salut.

Guru juga mendapat tempat istimewa di Beijing. Gaji guru di sana berkisar 3.000–5.000 yuan per bulan. Dalam kurs 1 yuan= Rp 1.200, guru di China menerima rata-rata senilai Rp 3,6 juta–Rp 6 juta/bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian buat guru ini lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa.

Penghasilan itu sudah memadai. Sehingga, hampir tidak pernah terdengar guru harus “ngojek” atau kepala sekolah mencari uang tambahan dari jual-beli seragam dan buku. Ketika pensiun pun, setiap guru berhak mendapatkan 100% gaji pokok per bulannya.

Zaenal menilai, pemerintah RRC menyadari pentingnya peran guru untuk memajukan bangsanya. Tak heran bila kemajuan RRC kini menjadi buah bibir di dunia. “Kemajuan China tentu tak bisa dilepaskan dari peran guru di sana,” katanya.

Kunjungan ke Beijing menjadikan Zaenal bertekad memajukan kualitas guru di Sukabumi. Langkah awalnya adalah mendongkrak tingkat kesejahteraannya. “China memulai memberi insentif kepada guru lebihdulu dari Indonesia, sedangkan kita baru mulai. Saya akan melaksanakan pemerataan guru di Sukabumi lewat pemberian insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil,” kata Zaenal.

EVA ROHILAH (Sukabumi)

Pendidikan di Selandia Baru

Posted: August 22, 2007 by Eva in Pendidikan

college-di-new-zaeland-1.jpgcollege-di-new-zaeland-1.jpgMajalah Forum Tenaga Pendidik
Edisi Agustus 2007

MENIMBA ILMU DI NEGERI KIWI

Kali pertama Indonesia mengikuti pertemuan kepala sekolah tingkat dunia di Auckland, Selandia Baru. Wawasan dan kepemimpinan sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Perlu lebih sering ikut forum internasional.

“Betapa kita sangat jauh ketinggalan di banding negara-negara seperti Uganda, Srilanka, dan beberapa negara lainnya di Afrika Selatan,” kata Drs Asyikin, Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, mengomentari keikutsertaannya pada International Confederation of Principals (ICP) di Auckland, Selandia Baru, pada 2-5 April 2007 lalu.

Asyikin merasa beruntung menjadi satu di antara 20 kepala rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang mengikuti Konfederasi Internasional Kepala Sekolah itu. “Pertemuan kepala sekolah yang menyerupai konvensi tingkat dunia memiliki manfaat luar biasa bagi kami, terutama untuk mengukur kemampuan dan kualitas SDM,” ujar pria kelahiran Kuningan, 14 April 1951 ini kepada Forum Tendik, saat ditemui di kantornya, awal Agustus lalu.

Konferensi kali ini diikuti 1700 orang kepala sekolah dari 30 negara. Konferensi diisi berbagai pembicara utama berkelas internasional dari negara-negara maju dan berkembang. Agenda yang dibahas di antaranya standar SBI, manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ajang bergengsi itu menjadai wahana berbagi pengalaman dan wawasan kepala sekolah dari lima benua membagi pengalaman satu sama lain. ”Pertemuan ini sangat bermanfaat dalam rangka persiapan menuju sekolah bertaraf internasional,” ucap Jasman Luasin, Kepala SMA Negeri 2 Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Direktorat Tenaga Pendidikan Ditjen PMPTK sendiri berharap kehadiran para kepala sekolah di forum internasional itu bisa menjadi media pengembangan wacana kepemimpinan kepala sekolah pada tataran internasional. Juga untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian terkini terkait dengan usaha peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, Direktorat Tendik berharap ICP bisa untuk mengukur tingkat kesiapan kepala sekolah Indonesia, menghadapi persaingan global di bidang pendidikan, serta bisa membandingkan dan mengetahui posisi antara strategi pembangunan sekolah-sekolah di negara maju dengan kondisi pendidikan di Indonesia.

KOMUNIKASI DAN KURANG GAUL

Hal yang menyolok dalam pertemuan itu adalah: delegasi Indonesia yang kurang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Padahal, setiap dialog, pemaparan, rapat pleno dan konvensi, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Minimnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris ini membuat delegasi Indonesia tidak banyak bicara.

”Kita juga jarang mengikuti forum-forum internasional seperti itu. Akhirnya jadi kurang gaul. Saya yang kebetulan sering mendapat kesempatan ke luar negeri, merasa terpukul,” ujar Asyikin.

Selain kelemahan soal komunikasi dan kurang pengalaman internasional, Asyikin menilai secara makro kondisi pendidikan Indonesia tidak jauh tertinggal dibanding negara-negara yang hadir. Misalnya soal kurikulum menyongsong abad 21. ”Dalam beberapa hal kurikulum negara-negara lain hampir sama dengan di sini. Kita punya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memberikan kebebasan secara konsep, filosofis dan teori,” kata Asyikin.

Bedanya, sejumlah negara mengembangkan kurikulum secara bottom-up. Sebelum kurikulum disahkan, sudah terlebih dahulu dipaparkan kepada murid, orangtua, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga suara dari mereka bisa diserap. Setelah konsep kurikulum jadi, pemerintah mengadakan polling untuk menanyakan apakah kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan. “Polling menjaring kembali suara para ahli. Baru kemudian menjadi sebuah kurikulum,” ungkap Asyikin.

Selain kurikulum, pembekalan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan komputer dalam belajar, paradigma belajar-mengajar, organisasi pembelajar (learning organization) dan kemitraan antar sekolah (sister school) adalah empat poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. “Saya sampaikan apa yang diperoleh di Selandia Baru ini pada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS),” kata Asyikin yang juga Ketua MKKS Jakarta Selatan.

Asyikin berharap di kesempatan mendatang, setiap provinsi bisa mendapat giliran mengikutsertakan wakilnya di ICP. Mengingat biaya yang tinggi, kepala sekolah terpilih bisa meminta bantuan kepada pemerintah provinsi. ”Saya juga berharap Direktorat Tenaga Kependidikan mendorong dinas pendidikan dan kepala sekolah terbaik mendaftar jadi anggota ICP,” katanya.

Pasalnya, dengan menjadi anggota ICP, mereka mendapat semua informasi perkembangan pendidikan di dunia. Beda halnya bila datang hanya sebagai peninjau. ”Informasi terbaru memang khusus untuk anggota,” katanya.

EVA ROHILAH

BOKS 1

SEJUTA PERAK JADI ANGGOTA

International Confederation of Principals (ICP) adalah organisasi independen yang menghimpun 40 negara dari lima benua. Saat ini ada 135.000 anggota kepala sekolah dari seluruh dunia yang menjadi anggota tetap. Konvensi ICP diadakan dua tahun sekali.

ICP diadakan kali pertama di Jenewa, Swiss pada 1993. Berturut-turut kemudian diadakan di Sidney, Australia (1995), Boston, Amerika Serikat (1997), Helsinki Finlandia (1999), Gyeong-ju, Korea (2001), Edinburgh, Skotlandia (2003), dan Cape Town, Afrika Selatan (2005). Pertemuan ke-9 ditetapkan diselenggarakan di Singapura, pada 2009 mendatang.

Untuk menjadi anggota ICP sangat mudah. Setiap anggota hanya dipungut iuran 60 poundsterling per tahun atau hanya sekira satu juta perak. Tidak mahal untuk ukuran keanggotaan organisasi bergengsi tingkat dunia. ICP beralamat di 68 Martin St, Heidelberg, Victoria 3084, Australia. Presiden ICP dijabat Kate Griffin dari Inggris. Bagi yang tertarik, silakan klik di http://www.icponline.org.

EVA ROHILAH

BOKS2:

BEBAS BERHENTI DAPAT DIPLOMA

SELANDIA Baru adalah negeri di selatan Australia yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Negeri seluas 268.000 kilometer persegi ini kurang lebih sama luasnya dengan wilayah Inggris dan Jepang. Atau hampir dua kali luas Pulau Jawa.

Dalam bahasa Maori, Selandia Baru disebut Aotearoa yang berarti ”tanah awan putih yang panjang”. ”Negeri Kiwi” ini masih memiliki hamparan tanah pertanian yang luas, padang pasir vulkanik, pegunungan yang tertutup salju, sertai pantai dengan air laut membiru. Terasa lapang untuk warga Selandia Baru yang cuma 4 juta jiwa.

Sistem pendidikan di sana boleh dibilang unik. Wajib belajar hanya sampai jenjang SMP. Ketika memasuki jenjang pendidikan SMA, warganya dibebaskan untuk “berhenti setiap saat”. Sehingga di sana, wajar terjadi siswa baru kelas I SMA, tiba-tiba berhenti sekolah dan mengalihkan kursus. Ada juga yang begitu kelas II SMA, keluar dan langsung mengikuti program diploma, tidak masalah.

Mereka yang “meloncat-meloncat” ini biasa disebut traders. Dengan kursus singkat seseorang dinyatakan memiliki kemampuan tertentu. Mereka bisa bekerja berdasar keterampilan atau keilmuan tertentu.

Lembaga pendidikan bagi anak-anak balita banyak berkembang dengan ciri khas budaya dan kebutuhan yang beragam. Kebanyakan anak mengikuti pendidikan dasar (primary school) pada usia 5 tahun dan pindah ke sekolah lanjutan pertama (intermediate school) pada usia 11 tahun. Sekolah menengah (secondary school) diikuti anak usia 13 tahun-17 tahun. Hampir semua sekolah menengah adalah sekolah negeri. Namun ada sejumlah sekolah memiliki corak filosofi atau keagamaan.

EVA ROHILAH