SERTIFIKASI ITU MENGEMBAN MISI KENABIAN

Posted: December 13, 2007 by Eva in Pendidikan

SERTIFIKASI ITU MENGEMBAN MISI KENABIAN
wawancara Giri Suryatmana

Ia sosok yang humanis. Dibalik sikapnya yang ramah dan penyabar, selera humornya juga tinggi. Dialah Ir. Giri Suryatmana, Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen PMPTK) Depdiknas. Siapa yang menyangka jika lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) ini akan bergulat dengat pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi salah satu instrumen penting dalam dunia pendidikan.

Meskipun demikian, bagi ayah dua putri ini, dunia guru bukanlah hal yang baru. Sang ayah yang berdarah Sunda, Atmo Suryatma adalah seorang guru bahkan salah seorang pendiri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sedangkan ibunya yang berdarah Jawa, Retno, juga seorang guru lulusan Normal School, sekolah keguruan zaman Belanda yang dalam perkembangannya berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Bagi lelaki kelahiran Bandung 30 September 1955 ini, sertifikasi guru harus diawasi betul pelaksanaannya mengingat proses ini sangat penting bagi masa depan tenaga pendidik dan sifatnya yang berkelanjutan. Disela-sela kesibukan dan jadwal kerjanya yang padat, lelaki yang memiliki hobi beternak ikan ini berbicara panjang lebar kepada Eva Rohilah dari Majalah GURU tentang sertifikasi guru dan rencana strategis percepatan peningkatan mutu di daerah terpencil.

Berikut petikannya:

Bagaimana perkembangan terkini pelaksanaan sertifikasi?

Secara normatif kan sudah jelas target sertifikasi saat ini 200.450 guru, 20.000 di antaranya adalah guru yang masuk daftar tahun 2006. Sebanyak 180.450 guru didaftar pada tahun 2007. Sampai saat sekarang dari laporan yang kami terima dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menyelenggarakan tes hasil penilaian portofolio itu tingkat kelulusannya di bawah 50%. Nah, dari situ nanti akan tercipta proses yang luar biasa dan ada satu kata kunci yang bisa kita pelajari dari proses uji sertifikasi ini, yaitu proses penertiban penugasan guru, terlepas dari alasan merepotkan guru dan lain sebagainya.

Dalam sertifikasi itu disebutkan guru minimum mengajar 24 jam seminggu. Setelah disertifikasi banyak guru yang ketahuan hanya mengajar enam jam, delapan jam dan lain sebagainya. Berarti selama ini penugasan guru di negeri kita ini tidak efisien.

Dimana letak tidak efisiennya?

Begini, perbandingan jumlah guru dengan murid di negara kita dibanding dengan perbandingan jumlah guru di ASEAN sangatlah jauh, guru di Indonesia ini tergolong mewah. Karena satu guru perbandingannya 14 siswa, bandingkan dengan Malaysia 1:25, Korea Selatan 1:30 siswa. Akan tetapi permasalahannya distribusi yang tidak sempurna, guru di Indonesia terpusat di kota, sedangkan di daerah terpencil itu kekurangan, hampir 70% kekurangan guru.

Jadi memang ada ketimpangan antara distribusi guru di pusat dan daerah, kenapa bisa demikian?

Iya, memang timpang. Mungkin selama ini manajemen Human Resource Development (HRD) penataan guru itu tidak tertata dengan bagus, mungkin ya dulu mohon maaf sebelum ada Ditjen PMPTK, dana untuk guru besarnya hanya 3% APBN. Kalau sekarang anggaran guru sudah naik menjadi sekitar 17%. Seandainya dana pendidikan naik menjadi 20% APBN, maka hampir 50% dana itu untuk guru.

Berapa dana yang dibutuhkan jika 2,7 juta guru sudah bersertifikat?

Jika 2,7 juta guru sudah bersertifikat kita butuh dana antara Rp 52-53 triliun untuk memberi tunjangan di luar gaji. Gaji PNS dan gaji tunjangan sekitar Rp 45 triliun. Jadi layaklah kalau memang nanti jika anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, maka minimal setengah dari dana tersebut seharusnya untuk guru. Sehingga, melalui proses sertifikasi ini sekaligus sedang menata ulang ketidakseimbangan distribusi, ketidakefektifan jam mengajar dan lain sebagainya. Sulit sekali mengikuti standar 24 jam karena banyak yang terpusat di kota.

Bisa dipertegas lagi, apa sebenarnya filosofi pelaksanaan sertifikasi?

Sebenarnya kita ingin meneguhkan kembali peran guru. Jika kita cermati, profesi guru itu emang agak unik dan berbeda dengan profesi lain yang sangat teknis seperti akuntan, misalnya. Di luar profesinya sebagai pendidik, guru itu mengemban misi kenabian atau misi kerasulan (profetis), dia itu kan pembimbing umat. Bayangkanlah anak Taman Kanak-kanak (TK) yang masih belum tahu apa-apa jadi pintar, itu kan berkat guru yang melakukan fungsi rasul, pembimbing umat. Jadi bagi guru yang sudah bersertifikat itu, harus tercermin adanya ruh profetis.

Maksudnya guru yang bersertifikasi mengemban misi kenabian?
Iya, karena para guru mengemban amanah umat, dan terus menerus seorang guru harus mencerdaskan generasi baru, sampai melahirkan generasi cerdas yang bisa mengelola alam dan menciptakan masa depan. Makanya dulu proses untuk menjadi guru itu tidaklah mudah. Karena harus melewati berbagai macam ujian.

Mengapa sertifikasi telat pelaksanaannya?

Alasan utamanya, ya payung hukum. Pada 2006, kami menyiapkan kira-kira 20.000 guru mengikuti sertifikasi. Dananya disiapkan sekitar Rp 350 miliar. Rencananya, sertifikasi dilaksanakan November 2006 sampai Maret 2007. Tapi peraturan pemerintah yang mengatur tentang guru belum ada. Maka disiasatilah lewat peraturan menteri.

Setiap kebijakan pemerintah itu terkait dengan perundangan lain. Sertifikasi berkaitan dengan aturan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, Ada tunjangan profesional, tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya. Jadi perlu disinkronkan dengan aturan lain.

Lalu pembagiannya menjadi seperti apa?
Akhirnya dari draft yang sudah lolos itu, tunjangan fungsional untuk guru yang sudah PNS itu menjadi kewenangan daerah melalui DAU (Dana Alokasi Umum), sedangkan tunjangan fungsional guru non PNS (swasta) itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Akan tetapi jika tiap daerah punya kebijakan sendiri, berapa besarnya insentif guru terserah daerah.

Setelah sertifikasi bergulir, bagaimana reaksi para guru?
Ada reaksi beragam dari guru. Yang positif, guru semakin meningkatkan kompetensi. Selama ini kompetensi guru tidak pernah diukur. Seharusnya setiap dua tahun diperbaharui kayak SIM. Tapi PGRI inginnya sertifikat berlaku seumur hidup.

Dari hasil penilaian portofolio ditemukan kecurangan di beberapa rayon, apakah sudah ada evaluasi?

Ya, secara otomatis sudah ada mekanismenya. Bagi yang sudah melakukan kecurangan itu sudah mati kutu atau bunuh diri. Kita sudah menginstruksikan pada LPTK dan dinas agar menyisir. Yang paling penting sebetulnya, memberikan kesadaran sertifikasi itu bukan mengejar sertifikat, tapi mencari peran yang lebih luhur yaitu mengemban misi profetis.

Bagaimana dengan minimnya sosialisasi, karena di beberapa daerah banyak yang belum tahu, sepertinya peran dinas itu belum maksimal?

Sebetulnya kami cukup lelah dengan proses sosialisasi yang berjenjang dari dinas. Kadangkala hasil rapat koordinasi ditinggal saja di hotel. Jangankan begitu ya, kami minta data guru saja dinas pendidikan kabupaten kota tidak banyak yang eager (tertarik) untuk melaporkan.

Bisa dijelaskan tidak pemilahan fungsi peran Dirjen PMPTK dengan Dirjen Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan sertifikasi?

PMPTK lebih pada memfasilitasi. Mulai dari data gurunya, dimana tempatnya, sampai menggerakkan para guru mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan bahan. Sedangkan yang menguji dan mensertifikasi itu Dikti. Ibarat hajatan pernikahan, PMPTK itu tuan rumah, Dikti, dalam hal ini LPTK sebagai amil yang mengesahkan. Di manapun, tuan rumah pasti paling sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau amil datang aja pas hari-H nya.

Bagaimana peranan KSG, sepertinya kurang maksimal, bahkan pelaksanaan diklat belum terlaksana juga?
Jadi begini, saat ini masih dalam proses pendataan di bawah komando Nurzaman, Kepala Subdit Program Direktorat Profesi Pendidik. Sekarang ini kami kerja keras terus siang malam.
Apa evaluasi pelaksanaan sertifikasi tahap awal?

Ada dua evaluasi yang pertama masalah sosialisasi dan yang kedua itu masalah penentuan ranking atau urutan siapa yang duluan siapa yang belakangan. Misalnya, dalam satu Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ada 100 orang, selama 10 tahun kan hanya bisa sepuluh tiap tahun, harus ada urutannya. Siapa yang rela menunggu 10 tahun?

Strateginya seperti apa?

Cara yang akan kita lakukan adalah dengan memberikan kesadaran, menggetarkan musyawarah guru. Kami biarkan guru dengan kelompok guru menjadi kelompok kerja yang profesional. Ada segitiga antara kelompok guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ke depan, fungsi dinas pendidikan hanya pemberi fasilitas. Kami akan giatkan 80.000 kelompok kerja guru. Mulai 2007, kami meluncurkan ICT Learning Centre untuk mempermudah sosialisasi.

Bukankah ICT hanya dijangkau masyarakat kota, bagaimana dengan daerah terpencil?

Oh tidak, ini justru di daerah terpencil dulu. Kami punya program namanya Percepatan Peningkatan Mutu di Daerah Terpencil.” Seiring dengan adanya bantuan untuk guru di daerah terpencil, kami siapkan juga sumber belajarnya. DPR sudah setuju.

Untuk melatih mereka yang di daerah terpencil agar mampu mengoperasikan ICT dan perangkatnya kami kerjasama dengan kementerian negara pembangunan percepatan daerah tertinggal.

Advertisements
Comments
  1. ida saidah says:

    slamat …………..bapak telah bernbuat banyak untk guru-guru di indonesia, tugas mulia yang bapak emban semoga menjadi amal soleh yang mendapat limpahan blasan dari yang Maha Kuasa………..tapi pak …….bagaimana dengan guru yang telah disertifikasi dan telah mendapat tunjanganya ? saya fikir harus ada aturan dan batasan yang jelas agar guru yg telah disertifikasi tidak lantas terlena dengan besarnya tunjangan profesi yang diterimanya ……….BAGAIMANA ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s