Belajar Peradilan Etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Posted: January 22, 2016 by Eva in Artikel

Resensi Buku
Judul Buku : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Penulis : Nur Hidayat Sardini
Penerbit : LP2AB, Jakarta
Cetakan I : 2015
Tebal Buku : 248 hlm

Belajar Peradilan Etik dari DKPP
Oleh: Arif Syarwani

Masyarakat Indonesia baru saja disuguhi sebuah proses peradilan etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Sisi menarik dari peradilan etik tersebut adalah prosesnya, di mana ada beberapa bagian sidangnya dilakukan secara terbuka. Dalam persepsi masyarakat umum, peradilan etik secara terbuka itu mungkin terasa aneh. Biasanya, lembaga profesi mana pun, meskipun lembaga pemerintah, sidang etiknya akan digelar secara tertutup, karena menganggap persoalan etik pejabat adalah persoalan internal dan bukan untuk konsumsi publik.

Cover Buku Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Cover Buku Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Di satu sisi, dengan keterbukaan itu sidang MKD dapat dikatakan lebih maju dibanding sidang-sidang sebelumnya yang selalu dilakukan secara tertutup. Apalagi kalau dibandingkan dengan bentuk lembaga ini sebelumnya waktu masih bernama Badan Kehormatan DPR. Namun, ada sejumlah kejanggalan yang ditemui dari sidang MKD. Namanya mahkamah, artinya lembaga ini adalah lembaga sejenis peradilan meskipun tidak berada di bawah lembaga peradilan mana pun (kuasi peradilan). Sudah seharusnya, lembaga inijuga mengadopsi prinsip-prinsip yang berlaku di peradilan. Untuk soal ini, mungkin kita dapat belajar dari peradilan etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Buku yang ditulis Nur Hidayat Sardini menjadi buku terbaik dalam menjelaskan keberadaan peradilan etik oleh DKPP itu. Minimal untuk saat ini.

Keberadaan peradilan etik penyelenggara Pemilu memang masih terhitung baru. Perannya dijalankan oleh DKPP yang berdiri pada 12 Juni 2012. Dijelaskan di buku ini, fungsi utama DKPP adalah untuk menegakkan kode etik para penyelenggara Pemilu, yaitu para anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan beserta jajarannya. Tegas, hanya untuk KPU dan Bawaslu, tidak untuk yang lain seperti peserta Pemilu. Tujuannya tidak lain untuk menjaga marwah atau kehormatan dua lembaga tersebut dari perbuatan-perbuatan tercela orang-orang di dalamnya.

Sejak berdiri kurang lebih tiga tahun lalu, DKPP di bawah kepemimpinan Prof Jimly Asshiddiqie, tak ubahnya sebuah pengadilan murni. Meskipun, Prof Jimly menyebut bahwa DKPP hanyalah semipengadilan (kuasi pengadilan) karena lembaganya memang memiliki fungsi mengadili, akan tetapi keberadaannya tidak di bawah institusi peradilan mana pun. Di DKPP hampir semua prinsip peradilan dipraktikkan dalam setiap penanganan sebuah perkara. Misalnya, dalam sidang pemeriksaan yang dijalankan, di situ ada majelis pemeriksanya. Juga akan dihadirkan para pihak baik pengadu, teradu, pihak terkait, dan saksi-saksi. Sidangnya pun digelar secara terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat.

DKPP berpandangan, persoalan etik memang terkait dengan perilaku individu. Kalau individu itu terikat oleh sumpah dan janji jabatan dalam sebuah lembaga publik, maka pelanggaran etik yang dilakukan tentu akan berimplikasi pada nama baik lembaga. Oleh karena itu, perilaku individu yang terikat sumpah dan janji juga menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban lembaga yang berhak diketahui oleh masyarakat.
Selain itu, sidang etik terbuka dimaksudkan untuk menghindari syakwasangka terjadinya peradilan “main-main” karena dengan cara tertutup tidak akan ada yang tahu kejadian di dalam. Meskipun dijalankan secara terbuka, peradilan etik oleh DKPP sama sekali tidak ditujukan untuk mempermalukan atau menyakiti si teradu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (hlm. 15)

Buku “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” selain mengupas habis tentang Pemilu dan DKPP, juga secara sangat detail memberikan pedoman bagi para pencari keadilan tentang tata cara pengaduan ke DKPP. Dijelaskan pula bagaimana proses penanganan perkara di DKPP; mulai dari pengaduan masuk, verifikasi pengaduan, sidang pemeriksaan, sampai tahap terakhir penanganan perkara yaitu putusan.
Kalau boleh mengatakan, inilah buku pertama yang secara menyeluruh mengupas DKPP dan praktik peradilan etiknya. Mengupas tidak hanya kulit luarnya, tapi sampai dalam-dalamnya DKPP dibuka oleh penulisnya. Hal ini karena sang penulis, Nur Hidayat Sardini, adalah bagian tak terpisahkan dari DKPP. Dia adalah anggota DKPP sejak berdiri sampai sekarang.

Dengan kata lain, isi buku bukan sebuah hasil pengamatan dari luar tentang DKPP. Akan tetapi merupakan representasi dari pergulatan dan pengalaman sang penulis yang diungkapkan dalam sebuah karya berbentuk buku. Buku ini telah memperkaya khazanah dunia kepemiluan Indonesia pada khususnya dan bagi praktik penyelenggaraan peradilan etik di Indonesia pada umumnya. Bukan hanya para pencari keadilan yang wajib membacanya. Para penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, akademisi, dan masyarakat umum yang punya perhatian terhadap peradilan etik tidak seharusnya melewatkan untuk menyelami kedalaman isi buku ini. Selamat membaca!!!

Arif Syarwani
Pengamat Buku Tinggal di Depok

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s