Posts Tagged ‘#danrivantobudijanto’

Resensi Buku:

Judul Buku : Revolusi Cyberlaw Indonesia

Penulis: Danrivanto Budhijanto

Editor: Dinah Sumayyah

Edisi: I, 2017

Penerbit : Refika Aditama, Bandung

ISBN: 9786026322609

Apakah anda pernah merasa aneh dengan diri anda, tiba-tiba follower akun media sosial anda bertambah tanpa mengetahui kapan mengkonfirmasi, password blog kita tidak bisa dibuka karena ada yang ganti, tulisan kita ada yang menghancurkan editan dan substansi, tidak bisa unggah foto di blog karena wifi diproteksi, e-mail kita berganti password sendiri,  dan gawai kita dibuka orang lain, disadap, karena kepentingan tertentu dan  kita harus berkali-kali ganti password karena ingin memproteksi diri atau semakin seringnya sekarang orang bersidang karena pelanggaran hukum siber (cyberlaw).

Nah, bagi anda yang pernah merasakan kegelisahan di atas, anda harus mencari akar permasalahannya dan apa solusinya. Ketika komputer, laptop, gawai kita dicuri kita tentu akan kebingungan bagaimana dengan arsip yang belum kita simpan di hard disk eksternal, atau foto di gawai yang belum dipindahkan. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang menyalahgunakan, kemana kita akan melaporkan kehilangan tiba-tiba foto kita tersebar di dunia digital.

Ditulis untuk Menjinakkan Revolusi Digital

Buku yang ditulis oleh Danrivanto Budhijanto yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini ditulis dengan kualifikasi, kompetensi dan  semangat yang tinggi. Dalam pujian (endorsement) Dr. J.Kristiadi mengatakan jika Danrivanto menulis ini untuk menjinakkan revolusi digital agar tidak merusak tatanan kehidupan bangsa. Kualifikasi penulis sangat mumpuni dalam menulis bacaan formal yang menghubungkan hukum dan teknologi yang sangat langka. Danrivanto juga sudah lama menggeluti dunia hukum dan teknologi baik di lingkungan akademik, industri dan birokrasi.

Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama tentang Revolusi cyberlaw Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016, bab dua urgensi revisi UU Informasi dan transaksi elektronik 2008, Bab tiga tentang pilar-pilar norma dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik 2016, bab empat tekno legislasi dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia dan bab lima membahas regulasi membahas data digital di era Big Data.

Danrivanto mengawali tulisan dengan menjelaskan perkembangan pesat tekknologi komputer baik perangkat keras (sotware), jaringan komunikasi dan teknologi multimedia dimungkin menjadi tulang punggung masyarakat abad 21. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dari teknologi informasi, teknologi internet ternyata memunculkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual, penipuan dalam transaksi elektronik, perpajakan dalam perdangan elektronik dan cybercrimes.

Membahas Secara Yuridis dan Filosofis Undang-Undang ITE

Ada empat belas aspek yang dibahas dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE) yang disusun oleh Depkominfo dan DPR yang ditetapkan sejak tahun 2008. UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ada yang menganggap sebagai rezim hukum baru untuk mengatur dunia maya (cyberspace) namun ada juga yang menganggap untuk melindungi.

Keempat belas aspek  yang ada dalam UU ITE ini sangat jelas membongkar halal haram dalam dunia siber. Dari mulai aspek yurisdiksi, aspek pembuktian elektronik, aspek informasi dan perlindungan konsumen, aspek tandatangan elektronik, aspek pengamanan tanda tangan elektronik, aspek pengamanan  terhadap tanda tangan elektronik, aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, dan transaksi elektronik, aspek tanda tangan digital, aspek transaksi elektronik, aspek nama domain, aspek perlindungan rahasia pribadi, aspek pemerintah dan masyarakat, aspek perlindungan kepentingan umum dan aspek-aspek perbuatan yang dilarang (ada enam butir, halaman 7)

Sedangkan landasan filosofis, penulis banyak menjelaskan teori hukum Mochtar Kusumaatmaja, Roscoe Pound, Laswell dan Mc Dougal (filsafat budaya), Jeremy Bentham (aliran utilitarianism), Lawrence M. Friedman (legal system). Jadi buku ini tidak kaku karena tidak hanya sekedar membahas secara yursdiksi dalam pembuatan UU ITE tapi juga melakukan pendekatan filosofis agar lebih bermakna.

Dilengkai Contoh Kasus dan Lampiran UU ITE

Setelah sekian lama kita bercinta dengan teknologi yang dalam media sosial ketika di like atau di love ser-seran (bahasa jawa), membuat banyak hal menjadi mudah, menyenangkan,  bermanfaat, mengenang masa lalu, menguntungkan secara ekonomis, menimbulkan kesenjangan sosial, menyebar kabar bohong dan rasa kebencian hingga merebaknya bulir-bulir perselingkuhan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi itu jika berlebihan tentu tidak baik apalagi sampai kebablasan.

Maka sedari dini semua pihak baik pemerintah, para inovator dan pembuat aplikasi, pengguna teknologi (konsumen), penjual kuota dan wifi dan para ahli hukum harus bekerjasama untuk  mengerem dampak negatif dari pelanggaran UU ITE agar tidak menimbulkan banyak penyakit hati maupun kecanduan yang sangat tinggi terhadap gawai bagi generasi yang akan datang. Meskipun tentu kita tidak sama sekali meninggalkannya.

Kasus-kasus besar dalam pelanggaran hukum siber seperti kasus Prita Mulyasari, Iwan Piliang dan kasus lainnya dibahas secara tuntas di dalam buku ini, bagaimana proses dan perkembangnnya, solusi dan lain sebagainya. Selain itu, buku setebal 212 halaman ini yang sangat menarik adalah ada lampiran tentang isi dan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE dari halaman 159-212. Dari jumlah hukuman hingga berapa jumlah nominal denda yang dijatuhkan juga ada.

Lebih Bijak dan Berhati-hati

Bagi anda yang selama ini bekerja di dunia digital, pembuat aplikasi, pakar dan berprofesi penegak hukum, media daring dan juga semua pihak yang sudah tidak bisa melepaskan diri dari teknologi tidak ada salahnya membaca buku ini. Namun ekspekstisanya jangan terlalu berlebihan jika membaca buku karya penulis gundul asal Cimahi ini.

Anda juga jangan terlalu ketakutan akan rezim hukum dalam UU ITE yang dibahas dalam buku bersampul putih ini, namun lebih dipahami agar kita semua pembaca lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi.  Jangan terlalu ingin tahu (kepo) sama akun orang dengan nekad mencari hacker, mengobrak-abrik situs atau memblokir karena ada sesuatu yang kurang disuka dan tindakan lain yang dilarang dalam dunia digital dimana kita semua semua bergerak dengan sangat cepat.

Bagaimanapun juga kita harus bisa menahan diri untuk melakukan apapun dalam dunia digital yang merugikan. Seperti yang ditulis dalam halaman 138-139. Kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak pribadi (privacy right). Kebebasan memperoleh informasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak pribadi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 28F UU 1945.

Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat, kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan melanggar hak-hak pribadi dari seseorang. Ketika freedom of Act diundangkan pada tahun 1974, pada tahun yang bersamaan diundangkan pula Privacy Act oleh Pemerintah Amerika Serikat. Meski lengkap dan mendalam, namun di bagian akhir buku ini cenderung membosankan. Akan tetapi buku ini jangan sampai anda lewatkan.

Koleksi Khusus Perpustakaan Bung Karno

Blitar, 28 Agustus, 2018

Pukul 12:40

Advertisements